Indonesia mendambakan “penegakan hukum” dan “demokrasi yang sehat”

Indonesia Bangsaku,…………………
Aku bangga pada kekayaan negeri ini………………..
Aku cinta bukan tanahnya saja tetapi juga airnya……………………

Seluruh seisinya…………………….

Ketika menatap kemelut penuh digdaya pada bangsaku…………………….

Aku tak tunduk malu, terus maju untuk bangsaku……………..

 Karena aku cinta Indonesiaku………………………………..

Kalimat diatas  adalah sajak yang penulis buat untuk pembuka essay ini sebagai bentuk rasa syukur penulis karena  berada di bangsa yang penuh dengan kekayaan dan kemakmuran.

 Kita sepertinya tidak pernah bosan mendengar beberapa masalah yang terus melanda negeri ini,bertubi-tubi menghantam bangsa ini dari waktu ke waktu , seperti yang gencarkan dan di kabarkan oleh berbagai media,  baik itu media cetak, maupun media elektronik lainnya, kita liohat dan kita mendengar bahwa dimana-mana mengabarkan pada
kita tentang polemik bangsa, bangsa ini sekarang sedang terbentur dengan berbagai masalah, baik masalah politik, sosial, budaya, krisis kepemimpinan, korupsi atau permasalahan lainya, hal tersebut menjadikan bangsa ini seolah seperti “sarang” masalah, karena memang hamper tidak pernah nihil dari masalah, tetapi bukanlah saatnya buat kita membiarkannya secara tinggal diam dengan permasalahanan yang ada, saatnya berbenah, saatnya memperbaiki. 

Melalui essay ini penulis mencoba menguraikan tentang gagasan sekaligus keresahan yang terjadi di bangsa ini, dan semoga

bisa mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Kita harus tau bahwa berbagai masalah pelik yang menimpa bangsa ini merupakan momok yang tidak perlu ditutupi melainkan di cari solusinya semoga itu adalah cara pandang kita dalam memandang setiap masalah yang terjadi di negara kita.

Penulis merasa sebagai warga negara yang berasal dari kalangan masyarakat sedang, merasakan suatu bentuk paradoks yang nyata terjadi di dalam hukum terutama dalam upaya penegakan hukum di bangsa ini yang terlihat kurang adil dan menyeluruh, dan juga penulis merasa keresahan tentang kondisi system demokrasi di negara kita karena menurut penulis sistem demokrasi yang di  anut bangsa ini bukan lagi demokrasi yang sehat melainkan demokrasi yang sudah tidak sehat lagi karena sudah tercemar oleh asap kepentingan-kepentingan beberapa golongan yang memnginginkan golongannya menjadi penguasa.

Melihat dari kondisi kurangnya penegakan hukum di Indonesia dan tentang kondisi sistem demokrasi di negeri ini yang semakin tidak sehat, dalam jangka panjang hal ini bisa berdampak pada ketidak stabilan kondisi  suatu bangsa dimana beberpa masalah-masalah akan muncul bersusulan sebagai konsekuensi dari pada aplikasi penegakan hukum yang yang tidak merata dan system demokrasi yang sudah tidak sehat lagi.

Akhir-akhir ini kita sering melihat kejadian-kejadian yang sering muncul dimedia masa berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia seperti contohnya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kecil,yang karena lalai ia melakukan kesalahan itu misal orang yang bersalah karena telah mecuri mangga tetangga dan dilaporkan ke polisidan dijatuhi hukuman yang berat yaitu penjara selama 17 tahun, atau kasus lain seperti maling ayam dikampung-kampung, ketika maling itu  sial dan akhirnya tertangkap maka maling tersebut akan mendapatkan perlakuan hukum yang berat belum lagi maling tersebut akan menjadi bulan-bulanan masa yang akhirnya juga babak belur di hajar massa secara beramai-ramai, hal ini akan sangat berbeda jika kesalahan / pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang kalangan elit, misal pejabat atau dewan yang telah melakukan kasus korupsi, mereka akan dengan mudah mendapatkan keringanan hukum, akan berbeda dengan kasus yang dilakukan oleh maling ayam tersebut walaupun sama kasusnya yaitu sama-sama maling semua itu akan berbeda jika yang melakukanknya pun berbeda; maling ayam dan pejabat dewan yang korupsi alias maling uang rakyat.

Seperti tak tinggal diam bahkan karena kekayaanya pejabat atau dewan yang terjerat kasus korupsi tidak akan segan-segan untuk “membeli” hukum itu sendiri, melalui pengacaranya yang pandai berargumentasi dan mampu menutupi kesalahan-kesalahanya, jejakpun hilang bahwa ia adalah pelaku kasus korupsi yang perlu dihukum semua mudah dikarenakan oleh kekayaanya jadi wajar saja kalau hukum itu tak ubahnya seperti pisau tumpul buat orang-orang berduit atau orang orang elit dan tajam buat orang-orang marginal atau orang orang kecil yang mengharap belas kasihan implementasi penegakan hukum.Akibatnya belakangan animo masyarakat beranggapan bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil ini menjadi kekecewaan tersendiri untuk semua warga negara terutama yang tidak merasa mendapatkan perlakuan sama dalam hal penegakan hukum.

Hukum seolah menjadi CCTV yang akan sangat akurat mengawasi tidakan-tindakan kesalahan orang-orang kecil dengan sangat detail, tetapi hukum juga dalam kondisi yang sama tetapi berbeda perlakuan ia menjadi mesin tak bermata yang seolah olah-olah buta tidak melihat kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang elit papan atas seperti pejabat, orang-orang dewan atau mereka kaum berduit meskipun merekaa telah melakukan kesalahan yang besar yang melibatkan kemaslahatan orang banyak karena kesalahan itu berupa korupsi milyaran rupiah, sungguh hal ini menjadi semacam algojo yang akan menghakimi/ menganiaya rakyat kecil seadil-adilnya tetapi akan menjadi kacung yang tak berdaya bagi orang orang elite tersebut, sampai kapan bangsa ini akan mejnjadi bangsa yang keropos dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Sebenarnya kalau kita mau menilik lebih jauh tentang permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula kita temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya), yang berujung pada tidak adilnya implementasi dari pada hukum itu sendiri.

Apakah kita lupa dengan Komitmen negeri ini, bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum dan itupun dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan dengan jelas “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak- penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih kita bias berkaca dari penegakan hokum yang berat sebelah ini, atau akrab dikatakan seperti bilah pisau yang runcing kebawah dan tumpul ke atas, ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kondisi ini hanya akan membuat system hukum akan berjalan tidak seirama dengan pelaksanaannya,

Belum selesai bergelut dengan carut-marut dinamika penegakan hukum, bangsa ini pun seolah di dera sakit yang luar biasa dari ke-tidak sehat-annya aplikasi system demokrasi bangsa yang di jalankan di Negara kita,  seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ketidak sehatan aplikasi system demokrasi di bangsa ini sedikit banyak telah berkontribusi pada munculnya “algojo-agojo” yang pandai mengeruk uang rakyat, mereka cakap dalam penampilan dan retorikanya, sehingga memperlihatkan kondisi yang “kamuflase” padahal dengan sigap dan tanpa ampun akan mengeruk uang rakyat sehabis-habisnya demi kepentingan perut yang tak pernah ada batasnya, hal ini yang membuatnya pantas disebut sebagai koruptor dan ini masih ada hubungannya dengan system demokrasi yang  tidak sehat tersbut.

Sistem demokrasi yang tidak sehat berperan signifikan pada menjamurnya kasus korupsi yang terjadi di bangsa ini, dikarenakan mereka, para pejabat elit yang memiliki “kepentingan” adalah mereka yang akan dengan mudah masuk ke ranah politik disampaing karena usungan dari  partai politiknya juga di karenakan oleh  beberapa faktor lain diantaranya, peran dari media yang memberitakan namanya yang mana ada keterlibatan partai politik yang mengusungnya, secara tidak langsung itu akan memperbagus pencitraanya di muka publik, apalagi kondisi saat ini dimana media sudah menjadi kendaraan politik untuk menuju singgasana kekuasaan, hal tersebut akan semakin memperparah  keadaan disamping status media yang seharusnya netral juga  dikarenakan aktivitas media yang digunakan untuk mengusungnya akan menghabiskankan banyak biaya untuk “hajat” politiknya, dan ini berdampak pada hasil keberlanjutanya nanti  yaitu  ketika ia terpilih menjadi pemimpin maka yang akan di fikirkan pertama adalah bagaimana supaya “modal awal” bias kembali.

Kondisi ini apabila di diamkan akan membuat aplikasi system demokrasi yang awalnya di harapakan bisa memberi solusi terhadap kondisi permasalahan bangsa justru malah menambah PR (Pekerjaan Rumah) baru untuk di selesaikan. Bercermin dari kasus korupsi yang telah  penulis sampaikan diatas bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa system demokrasi tidak sehat akan berdampak buruk pada kesejahteraan bangsa ini, terlihat jelas dari dampaknya yang muncul yaitu maraknya bahaya laten kasus korupsi yang sangat membahayakan bangsa ini, perlahan tapi pasti ia akan menggerogoti bangsa ini  hingga roboh seperti parasit yang tak akan ampun menghisap darah rakyat terutama rakyat kecil.

Dari keresahan yang penulis tulis ini, yaitu tentang penegakan hukum serta aplikasi system demokrasi yang tidak sehat, di harapakan bisa membuat kita semua tahu bahwa kondisi sekrang  yang sedang dialami bangsa ini adalah kondisi yang memprihatinkan karena jika penegakan hukum dan demokrasi yang sehat gagal di tanamkan maka yang akan tumbuh adalah hukum yang keropos seperti pisau runcing kebawah dan tumbpul keatas, dan apabila hal ini terjadi pada sistem demokrasi yang tidak sehat maka, akan menjadi hal wajar apabila di negara ini akan muncul rezim baru yaitu rezim korupsi, dikarenakan ketika orang-orang elite pejabat dewan yang memliki “kepentingan” telah menjadi penguasa, maka yang akan difikirkan adalah mengeruk kekayaan Indonesia untuk menggantikan biaya dari hajat politik nya tersebut, dan apabila sudah mampu menjadi penguasa, maka mereka akan membuat sistem  yang sedemikian rupa sehingga penegakan hukum dinegara ini rapuh untuk mengadilinya dan yang terjadi adalah keberlangsungan pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak sesuai dengan cita cita bangsa, dan mimpi untuk Indonesia yang adil makmur hanya akan menjadi mimpi disiang bolong.

Bahwa sudah saatnya bangsa kita “bangun” dari tidur panjang ini, buka mata dan rasakan  kondisi yang mendera kita, kita butuh penegakan hukum yang terimplementasi untuk semua kalangan bukan cuma orang-orang elite saja, tetapi juga orang-orang kecil dan yang tidak kalah penting adalah aplikasi d system emokrasi yang sehat yang benar-benar tidak di kuasai oleh segolongan orang-orang yang mengatas namakan kepentingan bangsa padahal menginginkan pemenuhan kepentingan golongannya  sendiri.

Saatnya tegakan Hukum dan sehatkan demokrasi kita.

Daftar Pustaka

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120203172729AAouofH (Diakses pada 14 Juli 2013)

http://warungkopi.okezone.com/showthread.php?16992-Masalah-penegakan-hukum-di-indonesia-saat-ini (Diakses pada 14 Juli 2013)

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi (Diakses pada 14 Juli 2013)